Tiga izin dasar sebelum usahamu beroperasi.

Ya, semua usaha perlu KKPR, tapi untuk usaha kecil jalurnya ringan. Kalau usahamu berskala mikro dan berisiko rendah, cukup pernyataan mandiri di OSS: isi alamat, luas lahan, satu titik koordinat, dan foto lokasi, lalu KKPR langsung terbit tanpa biaya. Kalau skalanya kecil, sistem OSS memprosesnya lewat jalur konfirmasi atau penilaian, tetap tanpa biaya. Yang penting isi data dengan jujur, karena kalau lokasimu ternyata melanggar zonasi, izin bisa dibatalkan di kemudian hari.

Pernyataan mandiri (usaha mikro berisiko rendah): gratis. KKKPR (jalur otomatis lewat RDTR): tidak dikenakan biaya. PKKPR dengan penilaian petugas: ada biaya resmi negara (PNBP) yang dihitung dari luas lahan, dan usaha mikro serta kecil dibebaskan dari biaya ini. Bayar hanya lewat sistem, jangan pernah lewat perantara atau calo.

Tiga tahun sejak terbit, untuk kamu yang belum menguasai tanahnya. Begitu tanahnya kamu peroleh dalam masa itu, KKPR untuk lahan itu tetap berlaku. Kalau tiga tahun hampir habis dan tanahnya belum juga kamu dapatkan, ajukan perpanjangan lewat OSS; bisa satu kali, paling lama dua tahun.

Artinya usaha jenis itu memang tidak boleh di zona tersebut. Pilihannya: cari lokasi lain yang zonanya cocok, atau konsultasi dulu ke dinas tata ruang setempat. Jangan dipaksakan jalan tanpa KKPR: usaha di zona yang salah bisa ditertibkan kapan saja.

Belum. KKPR hanya menjawab satu hal: lokasimu boleh dipakai. Setelah itu kamu tetap butuh NIB dan perizinan berusaha lain sesuai tingkat risiko usahamu, semuanya di OSS juga.

Tidak perlu dicek manual: saat kamu mengajukan di OSS, sistem otomatis tahu dan memilihkan jalurnya (KKKPR atau PKKPR). Kalau penasaran, peta RDTR interaktif bisa dilihat di situs GISTARU milik Kementerian ATR/BPN.

Bisa. KKPR mengecek kesesuaian zonasi lokasi, bukan siapa pemilik tanahnya. Pastikan saja ada perjanjian sewa dan persetujuan pemilik lahan.

Per lokasi. KKPR menempel pada titik lokasi, bukan pada usahamu, karena zonasi tiap titik bisa berbeda. Setiap cabang baru diajukan sendiri lewat OSS; kalau usahamu mikro berisiko rendah, tiap lokasi tetap cukup pernyataan mandiri.

Umumnya lancar, karena alamat virtual office berada di gedung perkantoran yang zonanya memang untuk usaha. Tapi ingat: alamat virtual office hanya untuk kegiatan administratif. Kalau kamu punya kegiatan fisik seperti gudang, dapur produksi, atau bengkel, lokasi fisik itulah yang harus didaftarkan dan dicek KKPR-nya.

Urus segera lewat OSS, jangan menunggu ditegur. Kalau lokasimu ternyata sesuai zona, KKPR akan terbit dan urusan selesai. Kalau ternyata tidak sesuai, lebih baik tahu sekarang dan siapkan rencana (relokasi atau konsultasi ke dinas tata ruang) daripada ditertibkan saat usaha sudah besar.

Tidak perlu menebak. Sistem OSS menentukan otomatis dari jenis usaha (KBLI), skala, dan lokasinya. Sebagian besar usaha kecil jatuh di SPPL.

SPPL: gratis dan instan. UKL-UPL: pengurusannya tidak dipungut biaya, tapi kalau kamu memakai jasa konsultan untuk menyusun formulirnya, itu biaya sendiri. AMDAL: paling mahal karena wajib kajian oleh ahli, tapi ini hanya untuk usaha berdampak besar seperti pabrik atau hotel besar.

SPPL: langsung terbit. UKL-UPL: hitungan hari sampai minggu, tergantung kelengkapan formulir dan pemeriksaan petugas. AMDAL: hitungan bulan, karena ada kajian ilmiah dan konsultasi publik.

Perizinan berusahamu tidak bisa terbit atau bisa dibekukan, dan ada sanksi administratif. Untuk usaha berisiko rendah, itu berarti NIB-mu sendiri yang bisa dibekukan atau dicabut. Untuk usaha kecil tidak ada alasan menunda: SPPL gratis dan otomatis.

Amdalnet adalah situs pemerintah untuk menyusun dokumen lingkungan, terhubung dengan OSS. Kalau usahamu cukup SPPL, kamu hampir pasti tidak akan pernah perlu membukanya. Amdalnet dipakai untuk urusan UKL-UPL dan AMDAL.

Tidak ada perpanjangan berkala. Dokumen lingkungan berlaku selama izin usahamu berlaku dan kegiatanmu tidak berubah. Yang membuatnya harus diurus ulang adalah perubahan: pindah lokasi, ganti jenis kegiatan, atau skala yang membesar signifikan.

Umumnya cukup SPPL, dan biasanya sudah terbit otomatis saat kamu mengurus NIB di OSS, tanpa formulir tambahan. Cek saja di daftar dokumen usahamu di OSS.

Ya. Dokumen lingkungan menempel pada kegiatan dan lokasi tertentu. Kalau skala atau jenis kegiatan berubah signifikan, tingkatannya bisa ikut naik, misalnya dari SPPL menjadi UKL-UPL.

Tergantung tempatnya. Kalau kamu menyewa di bangunan atau komplek yang dipakai bersama, seperti kios pasar, gerai pertokoan, atau ruang di gedung perkantoran, dan pengelolanya sudah punya Persetujuan Lingkungan, kamu tidak perlu mengurus PL sendiri. Kamu bisa memproses izin usahamu memakai PL atas nama pengelola (Pasal 13 PP 28/2025): siapkan perjanjian sewa yang masih berlaku, NIB pengelola dan NIB-mu, serta dokumen PL atas nama pengelola; verifikasi OSS paling lama 5 hari kerja. Kalau kamu menyewa bangunan atau lahan tersendiri, bukan bagian dari komplek yang dikelola, dokumen lingkungannya memang atas nama usahamu sendiri. Kabar baiknya, untuk usaha kecil itu gratis dan otomatis lewat OSS.

SPPL bukan tameng dari komplain: justru isinya adalah janjimu untuk mengelola dampak itu. Selesaikan baik-baik dan perbaiki pengelolaannya (peredam suara, penanganan limbah, jam operasional). Komplain yang berulang bisa berujung pemeriksaan dinas lingkungan hidup, dan pelanggaran atas pernyataanmu sendiri bisa kena sanksi.

Tidak perlu. IMB yang sudah terbit tetap berlaku. PBG baru dibutuhkan kalau kamu membangun baru, merombak besar, atau mengubah fungsi bangunan setelah aturan baru berlaku.

Kalau hanya usaha rumahan kecil tanpa merombak bangunan, umumnya belum perlu. Tapi kalau rumah benar-benar berubah menjadi tempat usaha (kafe, toko permanen, bangunan ditambah), itu terhitung perubahan fungsi dan butuh PBG. Aturan teknisnya bisa berbeda antar daerah, paling aman tanyakan dinas PUPR atau DPMPTSP setempat.

Mulai dari OSS, dilanjutkan ke SIMBG untuk data teknis bangunan. Prosesnya dua tahap: konsultasi perencanaan (gratis, tanpa dipungut biaya) lalu penerbitan, di mana kamu membayar retribusi daerah yang dihitung dari luas dan fungsi bangunan. Lamanya biasanya hitungan minggu, tergantung kelengkapan dokumen; siapkan gambar bangunan sejak awal supaya tidak bolak-balik.

20 tahun untuk rumah tinggal, 5 tahun untuk bangunan lainnya (termasuk tempat usaha). Setelah habis, diperpanjang dengan pemeriksaan ulang kondisi bangunan.

Resminya bangunan belum boleh dipakai beroperasi. Penegakan SLF sendiri masih bertahap, lewat pendataan gedung komersial dan bukan reaksi atas insiden, tapi klaim asuransi bisa ditolak kalau terjadi kebakaran. Ini beda dengan penegakan PBG, yang jauh lebih cepat dan bisa langsung berujung penyegelan begitu ada konstruksi tanpa izin yang terlihat. Kalau kamu penyewa, cukup pastikan pemilik bangunan sudah memegang SLF.

Cara termudah: minta salinan dokumennya langsung ke pemilik bangunan, pemilik yang tertib pasti menyimpannya. Kalau ragu dengan keasliannya, kamu bisa konfirmasi ke dinas PUPR/DPMPTSP setempat atau lewat SIMBG.

Tidak. Pemeliharaan dan perawatan biasa tidak butuh PBG. PBG baru diperlukan kalau kamu mengubah struktur (bongkar dinding, tambah lantai), menambah luas bangunan, atau mengubah fungsinya.

Tidak, selama bangunannya sudah punya PBG/SLF yang sesuai fungsi usahamu: itu tanggung jawab pemilik bangunan. Kamu baru terlibat kalau merombak atau mengubah fungsinya. Tips: sebelum teken kontrak sewa, minta salinan PBG/SLF ke pemilik.

Bisa, dan lebih ringan dari dugaan umum. Naskah PP 28/2025 Pasal 123 menyatakan bangunan yang sudah berdiri sebelum PP ini berlaku, dengan atau tanpa IMB, tidak perlu mengejar PBG. Kamu bisa langsung mengajukan SLF lewat OSS saat mengurus atau memperpanjang perizinan berusaha.

Tidak. Urusan bangunan pasar, mal, atau food court ada di pengelola/pemilik gedung, termasuk PBG dan SLF-nya. Kamu cukup fokus ke perizinan usahamu sendiri (NIB dan turunannya) plus aturan internal pengelola.